HAM DAN RULE OF LAW
- Get link
- X
- Other Apps
MEGI VORNIKA
Belajar (ilmu)
UAS KEWARGANEGARAAN
.jpg)
UAS KEWARGANEGARAAN Dosen: Megi Vornika, M.Pd Batas Waktu ujian: Sesuai terjadwal tanggal 14 Mei 2025 Sebelum Ujian marilah membaca basmalah بسم الله الرحمن الرحيم Link UAS Klik/ Buka ini >> MULAI UJIAN Soal - soal Esai Kewarganegaraan Waktu:100 menit Petunjuk Soal Esai: Bacalah pertanyaan dengan cermat dan pahami konteksnya. Jawaban harus disusun dalam bentuktulisan tangan dalam kertas, kemudian lembar jawaban difoto dijadikan (gambar/jpg/pdf) dan Upload di link ujian tersebut. Sertakan analisis mendalam, pendapat pribadi yang logis, serta contoh konkret untuk memperkuat argumen. Gunakan bahasa yang baku dan tata bahasa yang baik. Panjang jawaban minimal 300 kata. Hindari copy-paste dari sumber lain, gunakan penalaran dan pemahaman sendiri. Nilai akan diberikan berdasarkan kedalaman analisis, relevansi contoh, kebenaran informasi, serta kejelasan penyampaian ide. JAWABLAH SOAL-SOAL ESAI DENGAN BAIK DAN BENAR: 1. Bagaimana penera...
Nama kelompok 2:
ReplyDeleteAndrean Julio putra
Ilham septiawan
M. Abror
Niken Mandela putra
Rando Pradiansyah
Realitas penegakan HAM di Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang mengalami naik turun. Terdapat peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia dimulai pada tahun 1948 dan puncaknya pada tahun 1965 dengan pembunuhan beberapa Jenderal besar oleh PKI hingga pembantaian sejumlah warga sipil yang dikira anggota dari PKI dan simpatisan PKI, kasus kematian aktivis buruh Almh. Marsinah pada tahun 1993, aktivis HAM Alm. Munir Said Thalib yang dibunuh saat perjalanan udara menuju Belanda dari Jakarta pada tahun 2004 dan banyak kasus pelanggaran HAM lainnya. Hingga yang masih baru saat ini adalah kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan seorang mantan penyidik KPK sejak tahun 2007 hingga tahun 2021.
Pembahasan
Pasca kemerdekaan kita memasuki masa orde lama di bawah kepemimpinan presiden Soekarno, perkembangan terhadap penghormatan hak asasi manusia belum menemukan langkah yang konkrit, negara pada waktu itu masih sibuk melakukan penataan perangkat bernegara, mengatasi masalah tekanan baik dari luar maupun dari dalam Indonesia sendiri.
Kemudian pada masa orde baru warna penegakan hak asasi manusia masih saja tidak mengalami perkembangan, bahkan lebih parah, karena pada masa orde baru memerintah dengan otoriter.
Kendati pada orde baru HAM kurang berkembang, tahun 1990-an muncul Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnasham) sebagai konsekuensi Indonesia masuk dalam komite HAM oleh PBB.
Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak dapat dipungkiri akan rawan terhadap pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti masalah sosial, politik maupun ekonomi. Antara masalah di atas saling mempengaruhi satu sama lainnya pelanggaran HAM karena masalah sosial tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh masalah politik dan ekonomi.
M WAHYU ILLAHI
ReplyDelete201025378029
SEMESTER 4
Realitas penegakan HAM di Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang mengalami naik turun. Terdapat peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia dimulai pada tahun 1948 dan puncaknya pada tahun 1965 dengan pembunuhan beberapa Jenderal besar oleh PKI hingga pembantaian sejumlah warga sipil yang dikira anggota dari PKI dan simpatisan PKI, kasus kematian aktivis buruh Almh. Marsinah pada tahun 1993, aktivis HAM Alm. Munir Said Thalib yang dibunuh saat perjalanan udara menuju Belanda dari Jakarta pada tahun 2004 dan banyak kasus pelanggaran HAM lainnya. Hingga yang masih baru saat ini adalah kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan seorang mantan penyidik KPK sejak tahun 2007 hingga tahun 2021.
Pembahasan
Pasca kemerdekaan kita memasuki masa orde lama di bawah kepemimpinan presiden Soekarno, perkembangan terhadap penghormatan hak asasi manusia belum menemukan langkah yang konkrit, negara pada waktu itu masih sibuk melakukan penataan perangkat bernegara, mengatasi masalah tekanan baik dari luar maupun dari dalam Indonesia sendiri.
Kemudian pada masa orde baru warna penegakan hak asasi manusia masih saja tidak mengalami perkembangan, bahkan lebih parah, karena pada masa orde baru memerintah dengan otoriter.
Kendati pada orde baru HAM kurang berkembang, tahun 1990-an muncul Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnasham) sebagai konsekuensi Indonesia masuk dalam komite HAM oleh PBB.
Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak dapat dipungkiri akan rawan terhadap pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti masalah sosial, politik maupun ekonomi. Antara masalah di atas saling mempengaruhi satu sama lainnya pelanggaran HAM karena masalah sosial tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh masalah politik dan ekonomi.
Nama: meisi anggraini
ReplyDeleteProdi: pendidikan olahraga
semester 4
Realitas penegakan HAM di Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang mengalami naik turun. Terdapat peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia dimulai pada tahun 1948 dan puncaknya pada tahun 1965 dengan pembunuhan beberapa Jenderal besar oleh PKI hingga pembantaian sejumlah warga sipil yang dikira anggota dari PKI dan simpatisan PKI, kasus kematian aktivis buruh Almh. Marsinah pada tahun 1993, aktivis HAM Alm. Munir Said Thalib yang dibunuh saat perjalanan udara menuju Belanda dari Jakarta pada tahun 2004 dan banyak kasus pelanggaran HAM lainnya. Hingga yang masih baru saat ini adalah kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan seorang mantan penyidik KPK sejak tahun 2007 hingga tahun 2021.
Pembahasan
Pasca kemerdekaan kita memasuki masa orde lama di bawah kepemimpinan presiden Soekarno, perkembangan terhadap penghormatan hak asasi manusia belum menemukan langkah yang konkrit, negara pada waktu itu masih sibuk melakukan penataan perangkat bernegara, mengatasi masalah tekanan baik dari luar maupun dari dalam Indonesia sendiri.
Kemudian pada masa orde baru warna penegakan hak asasi manusia masih saja tidak mengalami perkembangan, bahkan lebih parah, karena pada masa orde baru memerintah dengan otoriter.
Kendati pada orde baru HAM kurang berkembang, tahun 1990-an muncul Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnasham) sebagai konsekuensi Indonesia masuk dalam komite HAM oleh PBB.